ENGLISH
THAI
INDONESIAN
JAPANESE
FILIPINO

by Oleh Reed L. Wadley dan Michael Eilenberg

[Reed L. Wadley mengajar di Jurusan Anthropologi di University of Missouri-Columbia (USA). Michael Eilenberg mengajar di jurusan Anthropologi & Ethnografi di University of Aarhus (Moesgaard, Denmark).]

page 1
page 2
page 3

PAGE 2

yang sudah ditebang melintasi perbatasan, langkah yang membuat orang-orang di tingkat lokal marah karena itu merupakan mata pencariannya. Mereka mengirimkan delegasi besar (sekita 200 orang) ke ibukota kabupaten, Putussibau, untuk mengupayakn penarikan larangan dengan membawa pendapat bahwa kayu berasal dari hutan adat dan pasar Indonesia sangat jauh. Hingga saat ini, tidak penyelesaian yang dicapai, kota di perbatasan yang tumbuh dari pergerakan manusia dan barang berubah menjadi kota hantu, dan Menteri Kehutanan M.S Kaban mengatakan bahwa komunitas lokal tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penebangan kayu untuk tujuan komersial (Kompas 2005b, 2005c; Media Indonesia 2005; Pontianak Post 2005a), menandakan berakhirnya sejarah perbatasan.

Vigilante dan Gengster dalam Perspektif yang
Lebih Luas

Dua kasus di atas tadi menggambarkan proses penting mengenai kehidupan di perbatasan yang harus dimengerti untuk mengetahui permasalahan sumber daya dan sosial yang saat ini dihadapi di sana.

Orang Iban terbiasa dengan kekebasan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah lokal dalam untuk soal kriminal dan mereka tak mau kehilangan kebebasan tersebut. Seorang pegawai Hindia Belanda pada akhir abad ke sembilan belas menggambarkan mereka sebagai een levendig en strijdlustig volk (orang yang memiliki energi dan suka berkelahi), dan walaupun kita harus sangat berhati-hati atas penilaian tersebut, itu membicarakan vitalitas budaya dan percaya diri yang dikembangkan oleh hubungan unik yang dihasilkan antara negara dengan Iban yang berada di kedua sisi perbatasan pada satu setengah abad lalu. Itu sama sekali bukan kecelakaan bahwa wilayah yang diduduki Iban di sepanjang perbatasan Borneo Hindia Belanda dan Inggris Serawak merupakan daerah yang penuh ketegangan di antara dua kekuatan kolonial tersebut pada abad ke sembilan belas dan awal abad dua puluh, karena Iban sangat sulit untuk ditundukkan dan diajak berdamai (Wadley 2001, 2004).

Walaupun setelah pasifikasi formal (pada 1886), pemerintah kolonial memperlakukan Iban dengan hati-hati supaya tidak membuat mereka marah. Contohnya, di kedua sisi perbatasan, Iban membayar pajak yang rendah dibandingkan dengan kelompok lokal lainnya – di Serawak, karena mereka harus membantu ekspedisi pemerintah, dan di Borneo Hindia Belanda, mungkin supaya seimbang dengan praktik yang berlaku di Serawak. Sebagai tambahan, sistem yang dikembangkan Belanda dengan menunjuk pemimpin —temenggong dan

patih—menjadi semakin independen dengan berjalannya waktu, khususnya selama terjadinya peristiwa politik besar selama 1940-50-an. Lebih jauh, afinitas khusus Iban dengan Serawak didukung oleh pemerintah Serawak: Pada 1882 Charles Brooke, penguasa Inggris kedua Sarawak, tak berhasil menarik Iban dalam kendalinya, “walaupun jika satu porsi tertentu dari tanah dekat perbatasan tempat orang Dayak tinggal, diserahkan kepada penguasa Serawak” —adalah satu fakta yang masih dipertahankan dalam narasi sejarah Iban.

Tidaklah mengagetkan ketika melihat Iban menekankan kepentingannya dalam situasi khusus, walaupun itu mungkin berbahaya: Selama masa militerisasi di perbatasan pada 1960-70 an untuk menekan gerakan pemberontakan, Iban menolak menyerahkan senjata apinya kepada tentara Indonesia. Menuju ke markas tentara dengan penuh ritual adat dan dipimpin oleh temenggong dan patih, beberapa ratus orang lelaki yang kuat mengatakan kalau mereka mau menyerahkan senjata api jika tentara berjanji membuatkan pos tentara untuk melindungi ladang mereka dari serangan monyet dan babi. Hingga saat ini, tiga kecamatan yang didominasi oleh Iban merupakan satu-satunya tempat di kabupaten, atau bahkan di propinsi, warga diperbolehkan membawa senjata api tanpa perlu ijin dari polisi setempat.

Dengan memperhatikan latar belakang tadi, dan juga dalam konteks adanya pemerintahan yang terdesentralisasi dan polisi serta tentara yang terdemoralisasi

mengikuti jatuhnya Soeharto, pembunuhan balas dendam atas Usnata bisa diterima, dan kami melihat sejumlah kontinuitas sejarah: Kuatnya perasaan otonomi budaya sangat terlihat di dalam kepercayaan bahwa adat harus lebih didahulukan ketimbang hukum nasional dan pemenuhan kepentingan-kepentingan Iban seluruhnya memiliki legitimasi. Kemampuan Iban untuk memoblisasi dengan cepat juga dapat ditemukan paralel sejarahnya pada ekspedisi pemburuan-kepala abad ke sembilan belas yang dapat berjumlah ratusan dan ribuan (Freeman 1960). Walaupun perubahan politik di Indonesia menyediakan mereka ruang tambahan untuk beroperasi setelah 1998, Iban yang terlibat dalam peristiwa Usnata tidak dapat terlibat jika tidak ada preseden sejarah yang telah disebutkan tadi.

Berkaitan dengan kasus gengsterisme, dua faktor tambahan mesti dilihat. Pertama, sebagai hasil dari proses desentralisasi, pemerintah kabupaten memiliki kekuasaan lebih dibanding dulu, dan pegawai Kapuas Hulu District melihat bisnis kayu yang melintasi perbatasan sebagai kesempatan baik mengembangkan ekonomi perbatasan, yang telah lama tidak diperhatikan pemerintah pusat. Karena dukungan keuangan dari pusat berkurang, pegawai lokal harus mencari sumber-sumber keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan pegawainya. Kedua, banyak Iban lokal (bersama dengan pegawai kabupaten) yang tidak memiliki pandangan

sama dengan pemerintah pusat atau propinsi mengenai legalitas aktivitas bisnis kayu saat ini, dan mereka melihat campur tangan “pihak luar” seperti yang disebutkan di atas merupakan pelanggaran prinsip otonomi. Pasifnya polisi dan tentara di tingkat kabupaten dapat dilihat sebagai sikap kehati-hatian atas keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan dari bisnis kayu dan sikap respek atas kemampuan Iban dalam mengambil tindakan.

Sesudah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada 1998, pengusaha kayu etnis Cina Malaysia melintasi perbatasan Kalimantan Barat yang panjang dan tak terjaga baik guna membangun bisnis kayu. Mereka kerap kali bekerja sama dengan komunitas lokal yang sangat membutuhkan pendapatan dan menikmati penerimaan tidak resmi dari pegawai kabupaten. Operasi ini bisa berjalan dalam situasi ekonomi dan politik yang kondusif yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan kayu tropis, mudahnya akses ke perbatasan melalui jaringan jalan (yang semula ditujukan untuk keamanan nasional). Komunitas lokal melihat bahwa hutan di daerah perbatasan sebagai hutan tradisional mereka, dan pemanenan kayu atas hutan tersebut merupakan kesepkatan tingkat lokal. Makanya bisnis dapat berjalan dengan lancar, pengusaha kayu menyuap pegawai penting kabupaten dan kecamatan, termasuk polisi, tentara dan petugas imigrasi di perbatasan, merupakan satu fakta yang diketahui oleh penduduk perbatasan.

Di kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, proses tersebut melibatkan pengusaha Malaysia (tauke) dan Iban. Konsekuensi dari afinitas budaya dan ekonomi yang panjang dengan Serawak dan setelah sekian lama dipinggirkan oleh pemerintah pusat dan propinsi, banyak Iban di perbatasan memiliki sedikit komitmen terhadap negaranya sendiri. Mereka sama sekali tidak melihat adanya dilema dalam bekerja sama dengan tukei dari Malaysia (dan pekerja Iban dari Malaysia), yang sangat mengetahui kebiasaan dan bahasa Iban ketimbang pegawai pemerintah Indonesia. Iban sangat nyaman berhubungan dengan tauke dan saudara-saudaranya dari perbatasan. Sebagai tambahan, karena Iban sudah terlibat dalam pekerjaan yang mendapatkan upah di perbatasan sementara teman satu sukunya di Kalimantan merasakan tarikan yang sama dari Kalimantan, kegiatan ini mengenalkan satu perangkat hubungan baru bagi Iban yang selama ini terpisah, memperkuat hubungan etnik lintas-batas (Wadley and Eilenberg 2005).

Dalam tahun-tahun awal kegiatan bisnis kayu di lintas-batas, media tingkat nasional dan propinsi melaporkan secara sporadis kegiatan yang berlangsung di Kapuas Hulu (seperti, Jakarta Post 2000, 2002, 2003; Pontianak Post 2003a, 2003b). Namun kemudian, ketika volume penyelundupan di perbatasan semakin meningkat dan kehilangan sumber dayanya tak mungkin diabaikan, media sekali

lagi mengarahkan perhatian ke daerah perbatasan yang jauh. Temanya kemudian menjadi eksploitasi oleh Malaysia atas sumber daya alam di Kalimantan Barat, dengan menuliskan kepala berita yang provokatif seperti “Malaysia memakan buah kita, sementara Indonesia menelan kulitnya” (Suara Pembaruan 2003) dan “Kapan kolonisasi Malaysia atas perbatasan Kalbar berakhir?”(Suara Pembaruan 2004b). Laporan yang bersifat nasionalistis juga mencakup kriminalisasi kegiatan lintas-batas: tauke dan pekerja Malaysia dilihat sebagai gengster bersenjata api, mengintimidasi komunitas lokal, dan “Gengster Cina Malaysia” menjadi kata yang sering didengar (Suara Pembaruan 2004a; Sinar Harapan 2004a, 2004c; Media Indonesia 2004).

Sebagai konsekuensi perubahan dalam keinginan politik, politisi tingkat nasional dan propinsi meminta pegawai kabupaten bertindak benar. Walaupun pemerintah kabupaten menjamin akan menyelesaikan soal dengan “gengster Malaysia,” usaha awal untuk melawan pembalakan liar di daerah perbatasan sangat sedikit dan setengah hati, dan orang-orang menilai pengangkapan yang dilakukan hanyalah “kelas teri” (Kompas 2003a, 2003b; Pontianak Post 2004), khususnya ketika pegawai kabupaten tidak cepat-cepat mengakhiri hubungan lintas-batas yang amat menguntungkan. Tampaknya “gengsters”akan melanjutkan kegiatannya yang semakin melemah dengan dukungan dari pegawai

kabupaten dan komunitas lokal (Kompas 2004b, 2004c, 2004d; Sinar Harapan 2004b). Operasi Hutan Lestari, bagaimanapun, tampaknya merubah keadaan. Namun yang sekarang kita lihat adalah upaya tingkat dari tingkat nasional dan propinsi untuk mengontrol pendapatan dari kabupaten, dengan alasan de-militasisasi daerah perbatasan dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan supaya mudah diawasi (Jakarta Post 2005; Pontianak Post 2005b). Masih merupakan teka-teki yang belum terjawab apakah komunitas di perbatasan akan mendapatkan keuntungan dari bisnis kayu ini.

Kesimpulan

Terletak di pinggiran negara Indonesia dan sangat dekat dengan negara tetangga yang memiliki hubungan budaya dan ekonomi dengan mereka, perasaan berbeda sangat kuat tertancap pada orang Iban – dalam pengertian keterpisahan dan keberbedaan dari pusat yang mencakup penduduk, ekonomi, budaya dan sejarah. Karakteristik umum kehidupan Iban di perbatasan adalah perasaan ditarik ke beberapa arah pada waktu yang bersamaan, tetapi kekuataan tarikan tersebut sangat tergantung dari derajat interaksi dan hubungan kedua belah pihak (Martinez 1994b:12). Walaupun demikian, penduduk di perbatasan dengan

loyalitas sangat lemah kepada negaranya sendiri adalah mereka yang sangat kuat hubungannya dengan perbatasan (Martinez 1994a:19). Secara politik, Iban milik satu negara yang meminta loyalitas sangat kuat, tetapi secara etnis, emosi, dan ekonomi, mereka seringkali merasakan bagian dari yang lain, entitas bukan-negara (Baud and Schendel 1997:233), sesuatu yang terletak di negara lain. Bagi kebanyakan Iban, hubungan di perbatasan semakin kuat dibandingkan dengan pusat kekuasaan, ini menghasilkan perasaaan lemah dalam hal rasa memiliki dan identitas.

Seringkali penduduk di perbatasan memelihara hubungan ekonomi lintas-batas walaupun mereka harus melanggar hukum nasional; dalam banyak kasus, mereka hanya memiliki sedikit pilihan karena pemerintah mereka gagal mengintegrasikan daerah perbatasan ke dalam ekonomi nasional yang lebih besar (seperti Baud and Schendel 1997:229).Penduduk perbatasan kemudian memperlihatkan kecenderungan untuk menghindari, mengelakkan atau melawan hukum yang mereka lihat sebagai campur tangan atas kepentingan mereka dan cara hidup mereka yang khas. Hukum kaku yang mengatur interaksi di perbatasan akan mengakibatkan konflik yang lebar dan penghindaran hukum (Martinez 1994b:12).Lebih jauh, perasaan ‘lain’ kepada negara seperti yang dialami oleh penduduk perbatasan meningkat karena kepentingan mereka sangat berbeda bahkan kadang-kadang

next page